Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Cirebon

oleh Burhanuddin Gala (Bidang Profesionalisme AAI)

Awal bulan Juni 2022, AAI Bidang Profesionalitas mendapat undangan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk hadir di Cirebon menjadi

narasumber pada kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan penghimpunan masukan pengelolaan perairan dalam jasa kelautan. Selain AAI, turut hadir wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat; Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon; Departement Antropologi Universitas Padjajaran; LSM Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari); Gugus Nusantara Maritim; Garnusa; dan masyarakat pesisir Cirebon yang telah memanfaatkan dan mengelola ruang laut dengan berbagai bentuk

usaha seperti rumah makan dan objek wisata. Acara tersebut berlangsung selama 3 hari di Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang, dilaksanakan di sebuah resto nelayan pesisir pantai, sebuah resto terbuka yang berhadapan langsung dengan laut Jawa yang sudah terkenal dengan gelombang besar dan anginnya yang kencang. Namun sore itu, gelombang dan angin lebih bersahabat, diiringi gemuruh halus dan tiupan sepoi.

Kegiatan tersebut dirancang semi formal diawali dengan santap siang bersama, lalu perkenalan para peserta, masyarakat dan narasumber, kemudian dilanjutkan sesi pemaparan dan diskusi. AAI Bidang Profesionalitas diberi kesempatan untuk menyajikan materi diskusi terkait dengan penerapan budaya korporasi bisnis bagi kelompok pengelola usaha kelautan menuju standarisasi yang bertaraf internasional. Materi ini diharapkan semakin membuka wawasan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan ruang laut untuk meningkatkan usaha mereka.

Diharapkan mereka dapat melangkah dari manajemen tradisional ke manajemen pengelolaan usaha yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini dan berdasarkan pada keinginan konsumen. AAI sebagai organisasi profesi dengan sumberdaya manusia memiliki pemahaman tentang kebudayaan dan lingkungan sehingga dipandang sebagai organisasi yang tepat untuk memberikan pemahaman dan bimbingan teknis kepada masyarakat pesisir terkait dengan manajemen bisnis modern berbasis budaya dan lingkungan. Catatan penting dalam pertemuan tersebut bahwa kapitalisasi ruang laut dapat dilakukan dengan manajemen profesional tanpa harus merusak ruang-ruang pemanfaatan sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan mampu mengembangkan standar kerja terbaik dan dapat diserap dengan mudah untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kelautan melalui pemanfataan ruang laut di wilayah masing-masing. Dalam hal ini AAI menggambarkan dengan sangat baik terkait budaya korporat jika dijalankan bersamaan dengan pengelolaan lingkungan fisik pesisir melalui pendekatan ekologi budaya dan pemanfaat teknologi pemasaran berbasis digital.

Pengalaman interaksi dan diskusi ini menjadi bahan masukan penting pada diskusi hari berikutnya. Pengalaman tersebut sekaligus menyadarkan kami bahwa ada hal penting yang belum disentuh AAI dalam program kerja besarnya terkait dimensi pemberdayaan masyarakat. AAI Bidang profesionalitas melihat hal tersebut sebagai peluang besar untuk dapat terlibat menggunakan pendekatan khas Antropologi yang partisipatif.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para antropolog profesional di AAI dan berjejaring dengan Departemen Antropologi yang ada di berbagai universitas, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga birokrasi baik tingkat nasional maupun daerah, AAI dapat melakukan pemberdayaan melalui pendampingan dalam hal ini khususnya masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha pengelolaan ruang laut demi peningkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Usaha tersebut tidak terbatas pada wilayah sepajang pesisir pantai utara Jawa, tetapi juga dapat dilakukan di seluruh wilayah pesisir Indonesia yang di sekitarnya terdapat pemukiman penduduk. Menilik hal tersebut AAI Bidang Profesionalitas mencoba akan mengangkat pembahasan awal program ini menjadi agenda utama pertemuan dengan ketua AAI dan mengundang pengurus pusat serta coordinator bidang lainnya untuk bertemu dan berdiskusi yang direncanakan pada bulan Agustus 2022.

Dalam kesempatan pertemuan itu AAI Bidang Profesionalitas juga melaksanakan pertemuan internal untuk membahas kemajuan program sertifikasi bagi antropolog. Hasil diskusi telah sampai pada kesimpulan pembahasan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P-3) yang akan menjadi wadah bagi sertifikasi antropologi. Keberadaan lembaga ini menjadi syarat mutlak untuk diajukan ke BNSP bersama seluruh kelengkapan dokumen pendukungnya. Rencana pembentukan LSP ini akan masuk agenda pembicaraan para pertemuan dengan ketua dan jajaran pengurus AAI pada bulan Agustus. Hal ini dikarenakan pembentukan sebuah lembaga baru memerlukan tambahan energi sumber daya manusia dan finansial.